"MENCARI MADURA" adalah kumpulan dari beragam tulisan saya tentang masyakarat dan budaya Madura sejak 1995 yang telah dipresentasikan di forum-forum seminar, dipublikasikan oleh beberapa media cetak seperti jurnal, koran, majalah, dsb. Aneka opini media, resensi buku, dan sejenisnya dimasukkan juga dalam blog ini. Semoga bermanfaat.
Juli 27, 2010
GELIAT SURAMADU KIAN TERASA
Geliat jembatan Suramadu yang membentang sepanjang 5.48 Km di atas selat Madura kian terasa. Selain makin padatnya arus lalu lintas di ruas jalan utama Madura, pedagang “dadakan” yang memanfaatkan area di tepi akses keluar/masuk Madura makin memanjang. Sepintas suasana itu seolah mencerminkan kemeriahan sebuah pesta rakyat Madura, misalnya ketika setiap kali digelar lomba kerapan sapi atau acara-acara tradisional lainnya. Barangkali memang demikian adanya, orang Madura kini sedang berpesta pora menyambut dan menikmati keberadaan jembatan terpanjang di Indonesia itu.
Kemeriahan itu makin terasa ketika jalur utama yang membentang dari wilayah barat ke arah timur kini sudah terasa sesak oleh banyaknya kendaraan bermotor yang lalu lalang. Ironis sekali, kepadatan arus lalu lintas yang amat pesat sama sekali tidak bisa diikuti oleh perluasan jalan. Kalaupun tampak ada upaya pelebaran jalan di beberapa ruas namun itu tidak lebih dari sekadar upaya agar jalur di ruas itu tidak terlalu padat.
Padahal jenis kendaraan yang keluar masuk Madura dari berbagai jenis dan ukuran, mulai dari sepeda motor sampai kendaraan-kendaraan dengan kapasitas besar seperti bus dan truk trailer. Itu sebabnya, peristiwa kecelakaan lalu lintas yang tidak jarang merenggut nyawa, menjadi berita biasa di media massa lokal. Jatuhnya korban-korban lalu lintas ini sudah seharusnya segera disikapi dengan tindakan-tindakan antisipatif. Namun, pertanyaannya adakah yang merasa terpanggil untuk bertanggung jawab atas semuanya itu?
Geliat Suramadu ternyata berimbas pula pada aspek kultural. Sebagaimana telah diutarakan kini jalur-jalur lalu lintas utama di pulau ini semakin padat oleh hilir mudiknya bus-bus pariwisata yang berasal dari berbagai daerah di Jawa. Bus-bus itu beriring-iringan mengangkut para peziarah yang akan menuju tempat-tempat yang selama ini dianggap keramat, seperti pasarean raja-raja Sumenep di kawasan Asta Tinggi dan makam ulama terkenal yang ada di pulau Talango, sebuah pulau kecil yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari Pelabuhan Kalianget dan dapat ditempuh hanya 10 menit dengan perahu bermotor.
Bukan hanya di wilayah Kabupaten Sumenep, tempat-tempat keramat di tiga wilayah kabupaten lain juga menjadi tujuan mereka. Selain itu, tujuan peziarah juga mengunjungi (atau nyekar) kepada kiyai-kiyai kharismatik Madura yang tersebar mulai dari wilayah barat di Kabupaten Bangkalan hingga ke wilayah Kabupaten Sumenep di kawasan timur Madura. Akhir-akhir ini menjelang tibanya bulan suci Ramadhan kunjungan para peziah kian meningkat. Sepertinya selama 24 jam bus-bus pariwisata tiada henti berlalu lalang.
Secara kultural kehadiran para peziarah ini memberikan warna yang semakin tegas bahwa Madura memang merupakan “pulau religius” yang penduduknya hampir semuanya sebagai penganut agama Islam. Bila sebelumnya ada juga peziarah yang datang, dengan beroperasinya Suramadu kemudahan akses menuju Madura menjadi motivasi kuat bagi peziarah untuk datang ke pulau ini. Dalam konteks ini tujuan intrinsik yang ikut menjadi pendorong tentu saja keinginan mereka untuk dapat menikmati menyebrang di atas jembatan terpanjang di Indonesia.
Dampak kultural lainnnya, ikatan kekerabatan orang Madura cenderung makin menguat. Mobilitas orang Madura baik yang ada di pulau ini maupun mereka yang khususnya yang tersebar di berbagai daerah di Jawa semakin tinggi. Kunjungan-kunjungan antarkerabat menjadi kian sering dilakukan yang semuanya menambah eratnya ikatan kekeluargaan di antara mereka.
Dorongan untuk melakukan ini sudah menjadi kebutuhan kultural bagi orang Madura. Ungkapan “mapolong tolang” (berusaha mengumpulkan “tulang-belulang” yang selama ini tercerai berai akibat dari berbagai alasan) kini seakan menemukan penyaluran. Tidak sedikit keluarga yang selama ini “kehilangan” sanak keluarga (matè obhur) kini terajut kembali. Bahkan suatu keluarga yang selama ini terpisah dengan salah seorang anaknya selama hampir tiga dasawarsa karena bekerja dan berdomisili di Kalimatan Tengah kini mereka sudah dapat bertemu dan berkumpul kembali.
Walaupun hikmah-hikmah kultural itu tadi tidak dapat dipungkiri, namun semua pihak harus tetap waspada akan dampak-dampak industrialisasi besar yang sudah kian terasa keberadaannya. Terbukti di beberapa ruas jalur utama Madura sudah mulai kelihatan kesibukan dan hiruk pikuk alat-alat berat beroperasi untuk pembangunan infrastruktur.
Di beberapa kawasan pantai jalur Sampang-Pamekasan kini terlihat sudah mulai ditimbuni oleh tanah dan batu-batu karang yang tujuannya apalagi kalau bukan untuk membangun berbagai prasarana industrialisasi. Pertanyaannya, apakah penimbunan atau tindakan reklamasi pantai itu justru tidak akan merusak ekosistem? Andai memang dapat merusak, apa tindakan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas tentang hal itu untuk mencegahnya? Senyampang masih dini, tindakan-tindakan pencegahan harus segara dilakukan.
Jangan sampai hikmah kultural yang memang sangat positif bagi kehidupan sosial orang Madura justru pada akhirnya harus dikalahkan oleh dampak-dampak negatif industrialisai yang selama ini memang dikenal sangat tamak dan rakus demi meraup keuntungan ekonomi semata.
A. Latief Wiyata
Antropolog Budaya dan
Ketua Tim Proyek SCBD Kabupaten Sampang
April 29, 2010
RIAK SURAMADU MENGGANGGU ORANG MADURA
Oleh A Latief Wiyata
Sudah dapat diduga, setelah jembatan Suramadu dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 10 Juni lalu, salah satu dampaknya arus lalu lintas di kawasan Madura meningkat pesat. Hampir tiap menit kendaraan bermotor lalu lalang di jalanan Pulau Madura, baik itu yang masuk maupun keluar dari pulau ini.
Di malam hari, sorotan lampu-lampu kendaraan bermotor itu berpadu dengan kemilaunya sinar lampu merkuri yang sudah mulai dijajar di sepanjang jalan utama mulai dari wilayah Kabupaten Bangkalan di bagian barat menyusur ke arah timur melewati wilayah Kabupaten Sampang dan Pamekasan yang akhirnya menembus wilayah Kabupaten Sumenep.
Bagaikan seorang gadis yang mulai dipingit untuk disandingkan dengan para investor kelas kakap yang sudah siap menghidupkan mesin-mesin industrinya. Madura benar-benar mulai bersolek. Sekilas keadaan ini menandakan geliat sektor perekonomian mulai terasa. Apalagi dipertegas oleh makin maraknya para pedagang “dadakan” yang memanfaatkan areal di sisi kiri dan kanan jalan utama di kaki jembatan memasuki wilayah Madura.
Saat awal peresmian Suramadu hanya terlihat sederetan pedagang “dadakan” yang menempati areal tak kurang dari 100 meter. Namun, setelah 10 bulan deretan itu kini telah memanjang hampir mencapai 2 kilometer. Gambaran ini makin menumbuhkan harapan orang Madura bahwa taraf kehidupan mereka secara ekonomi akan meningkat pesat oleh pembangunan Suramadu.
Di balik semua itu, jangan dilupakan riak-riak Suramadu tidak selamanya menjanjikan hal positif bagi orang Madura. Paling tidak hal itu telah dirasakan oleh warga desa Amparaan, kecamatan Kokop, kabupaten Bangkalan, yang menolak pengeboran minyak dan gas yang dilakukan oleh PT SPE Petrolium Ltd karena dianggap menggangu kehidupan keseharian mereka. Meski kemudian perusahaan pengeboran ini memindahkan lokasinya ke Desa Batokaban, Kecamatan Konang, berdekatan dengan lokasi awal, ternyata warga di desa ini pun menunjukkan reaksi sama. Para warga mempermasalahkan itu karena rencana eksplorasi di Desa Batokaban tidak terdaftar dalam surat persetujuan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Reaksi serupa juga telah terjadi sebulan lalu ketika ratusan nelayan dari Pulau Mandangin, Kecamatan Kota Sampang dan Kecamatan Camplong, mengepung lokasi pengeboran minyak PT Santos di Sumur Oyong. Para nelayan menganggap pengeboran minyak tersebut semakin mempersempit ruang aktivitas mereka dan merusak alat tangkap ikan serta mengakibatkan putusnya jangkar perahu mereka. Dalam unjuk rasa tersebut para nelayan yang jumlahnya ratusan orang menaiki puluhan kapal tradisional berputar-putar mengelilingi Sumur Oyong dan 2 kapal besar milik PT Santos kemudian mendudukinya seraya berorasi menuntut tanggungjawab perusahaan untuk mengganti segala kerugian yang mereka alami.
Aksi-aksi unjuk rasa tadi mengemuka ketika orang Madura merasakan perlakuan para investor yang telah menggangu rasa keadilan mereka. Dalam suasana keterbukaan pascareformasi, ditambah dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Madura yang menonjol yakni spontan, responsif, terus terang, apa adanya, dan tidak suka basa-basi aksi-aksi unjuk rasa itu seolah kian mendapat legitimasi.
Meskipun harus diakui dalam konteks karakteristik sosial-budaya orang Madura cenderung terstigma sebagai kelompok masyarakat yang sikap dan perilakunya akrab dengan kekerasan, di balik itu sikap dan perilaku orang Madura justru sangat sopan dan menghargai orang lain bila mereka mendapat perlakuan yang menjunjung rasa keadilan serta tak menyimpang dari etika sopan santun. Kedua sikap dan perilaku yang tampak ekstrim itu berdampingan secara diametral. Karakteristik sosial budaya ini selayaknya sudah diperhitungkan sejak dini oleh para pemilik modal yang akan masuk Madura. Bila hal ini dibiarkan tentu akan sangat mudah menyulut konflik kekerasan.
Konflik kekerasan
Pembangunan Suramadu yang dibanggakan sebagai jembatan orang Madura menuju kehidupan yang lebih baik dari segi kualitas dan martabatnya justru akan kontra produktif. Kehidupan sosial-budaya orang Madura akan terpuruk ketika konflik kekerasan kian merajalela bukan hanya oleh faktor pemicu utama yang selama ini telah diketahui secara umum, yakni membela martabat suami ketika isteri dilecehkan (secara seksual), melainkan oleh ulah para investor yang lebih mementingkan keuntuangan ekonomi semata tanpa memerhatikan kepentingan dan kebutuhan sosial-budaya orang Madura.
Perlu ditegaskan bahwa pada dasarnya orang Madura tidak menampik segala perubahan kecuali bila harga diri mereka telah dilecehkan oleh berbagai bentuk ulah termasuk menafikan kepentingan ekonomi mereka tak terkecuali yang terkait dengan pembangunan Suramadu.
Sebelum segalanya terlambat, semua pihak yang berkepentingan dengan perkembangan masyarakat Madura yang lebih berkualitas dan bermartabat ke depan sudah selayaknya sejak dini mengingatkan para investor yang mulai menunjukkan kenakalannya. Dialog-dialog yang bermuatan aspek-aspek sosial-budaya harus lebih dikedepankan dan diintensifkan baik melalui jalur-jalur formal maupun informal.
Institusi-institusi social keagamaan yang bertebaran di seluruh kawasan pulau dan telah dijadikan pilar-pilar penyangga dan penopang kehidupan orang Madura merupakan wadah efektif untuk tujuan itu. Sebab, dengan cara ini pemahaman terhadap orang Madura akan lebih pas dan proporsional. Dalam perkataan lain, pahami dan perlakukan orang Madura secara arif dan cerdas sesuai dengan konteks sosial-budaya mereka.
A Latief Wiyata
Dosen Antropologi FISIP Universitas Jember
Juni 15, 2009
Investor Jangan Sampai Memanfaatkan Keuletan Masyarakat Madura
Jembatan Suramadu yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni lalu menjadi ikon baru masyarakat Jawa Timur. Lihat saja, kemarin. Begitu dilakukan uji coba gratis, warga langsung menyemut, memadati jembatan ini. Mereka berjubel ingin menjajal jembatan yang menghubungkan daratan Surabaya dan Madura ini.
Di awal rencana pembangunannya, sejumlah ulama yang tergabung dalam Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) Bangkalan menentang. Mereka khawatir adanya jembatan ini membawa dampak sosial-budaya bagi masyarakat seperti yang terjadi di Batam.
Namun, dalam perjalanannya, para ulama ini melunak. Mereka mengajukan sembilan syarat, di antaranya pembangunan di Madura harus memiliki ciri Indonesiawi, Madurawi, dan Islami.
Memang pembangunan jembatan ini diharapkan bisa memajukan wilayah Madura sejajar dengan daerah lainnya di Jawa Timur.
Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan masyarakat Madura menyongsong perubahan sosial yang terjadi dengan adanya jembatan ini, wartawan Tempo, Jalil Hakim, mewawancarai Antropolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, A. Latief Wiyata, melalui surat elektronik, Kamis pekan lalu. Berikut ini petikan wawancaranya.
Apa yang harus dilakukan oleh empat kepala daerah agar keberadaan jembatan ini bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakatnya?
Sebagai pemegang otoritas pemerintahan formal, para bupati di keempat kabupaten yang ada di Madura bersama jajarannya, paling tidak harus memperhatikan tiga hal.
Pertama, mengawal dan mengawasi proses industrialisasi agar dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua orang Madura. Kedua, melalui otoritas kekuasaan formalnya, para bupati itu sudah seharusnya mempertahankan kedaulatan Madura. Jangan sampai kedaulatan mereka terhegemoni oleh kekuatan-kekuatan uang yang dimiliki para investor kakap.
Ketiga, sedini mungkin harus merancang tata ruang yang bagus agar kelak tidak timbul sengketa-sengketa yang menyangkut penataan dan peruntukan lahan yang tidak tepat antara kepentingan pihak pemerintah daerah sendiri, masyarakat, dan para investor yang pada gilirannya justru merugikan orang Madura.
Seberapa besar pemimpin formal dan nonformal bisa mendorong ke arah kemakmuran itu?
Saya sangat yakin dan optimistis masyarakat Madura ke depan akan kian maju dan meningkat kesejahteraannya andai para elite lokal, terutama elite formal, merupakan figur-figur yang benar-benar teruji secara intelektualitas, moralitas, dan amanah. Di pundak merekalah masa depan orang Madura dipertaruhkan dengan tantangan yang kian berat setelah beroperasinya Jembatan Suramadu.
Intelektualitas menyangkut tidak saja jenjang pendidikan yang disandangnya (kadang hanya teraktualisasi sebagai gelar simbolik semata yang tunamakna), melainkan lebih penting pada bagaimana mengimplementasikan semua pengetahuan serta wawasan intelektualnya dalam kehidupan nyata.
Secara moralitas, figur pemimpin yang dibutuhkan itu harus benar-benar mampu menunjukkan cara berpikir, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moralitas, baik yang berasal dari ajaran agama (Islam) maupun dari nilai-nilai sosial budaya Madura.
Implikasinya nanti tidak akan terdengar lagi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sangat aib karena merugikan hampir semua orang Madura. Aspek yang terakhir adalah figur pemimpin itu harus dapat memegang teguh amanah.
Kekuasaan juga sangat sarat aspek moralitas. Ketika seseorang yang kebetulan diberi kesempatan memperolehnya kemudian benar-benar menyadari bahwa kekuasaan itu adalah sebuah amanah dari Yang Mahakuasa, niscaya kekuasaan itu akan bermanfaat bagi semua orang Madura. Sebaliknya, kekuasaan itu pula bisa membuat kehidupan orang Madura bisa menjadi semakin terpuruk. Padahal, keterpurukan ini menurut ajaran agama Islam sangat dekat dengan kekufuran bagi yang bersangkutan.
Anda yakin besarnya investasi yang masuk akan mampu memakmurkan masyarakat Madura?
Saya tidak percaya hal itu sepenuhnya. Berdasarkan perspektif ekonomi, memang semakin besar investasi, akan semakin besar kemungkinan keuntungan yang akan diraih. Namun, pertimbangan ekonomi tidak berdiri sendiri. Apalagi didasarkan pada teori pembangunan bahwa semua proyek industri besar lebih bersifat capital intensive (padat modal) daripada labour intensive (padat karya).
Aspek-aspek sosial budaya patut diperhitungkan. Secara sosiologis, komposisi masyarakat Madura sebagian besar berada pada strata bawah. Selain itu, kemampuan SDM Madura masih relatif rendah sehingga belum dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan akan tenaga kerja industri yang sangat padat modal. Itu artinya, kalaupun orang Madura dapat dimanfaatkan dalam proyek industrialisasi, tidak lebih pada tenaga-tenaga kasar belaka.
Jangan dilupakan, konsep para pemilik modal di mana pun selalu mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan cara antara lain menggunakan tenaga kerja (kasar) dengan upah serendah-rendahnya. Keuletan dan sifat mau bekerja keras orang Madura saya khawatir justru dimanfaatkan oleh para investor. Dalam konteks inilah, pesimisme saya muncul akan terentasnya orang Madura dari lembah kemiskinan.
Apa sebenarnya yang dikhawatirkan oleh masyarakat Madura?
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, dengan adanya Jembatan Suramadu sebagai infrastruktur dari suatu proyek besar, para pemilik modal yang akan mengoperasikan mesin-mesin industri besarnya sudah seharusnya bersikap profesional, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik.
Andai pengoperasian industri-industri besar itu tidak mengindahkan hal-hal itu, dengan mudah orang Madura akan merasa diperlakukan tidak adil sehingga akan mudah pula menyulut resistensi sosial.
Bila ini terjadi, konflik-konflik yang berujung pada tindakan kekerasan akan mudah meledak. Kasus-kasus Waduk Nipah di Sampang (1993) dan masalah agraria di Pasuruan (2007) merupakan pelajaran penting yang harus dihindari.
Bagaimana dengan dampak ikutan industrialisasi nantinya?
Memang harus diakui, dampak ikutan itu tak mudah untuk ditepis keberadaannya. Sebagai masyarakat yang tingkat religiositasnya tinggi, orang Madura tentu akan sangat memperhatikan dampak itu.
Persoalannya terletak pada para pengelola industrialisasi bekerja sama dengan elite-elite lokal (baik formal maupun nonformal) bagaimana seharusnya mengemas masalah ini agar tidak mengganggu rasa keagamaan orang Madura.
Tidak bisa dimungkiri mengenai "sarana kemaksiatan" seperti klub-klub malam dan sejenisnya. Sebagian orang Madura tentu sudah kenal itu tidak di Pulau Madura.
Juni 13, 2009
Suramadu dan Konflik Kekerasan
A. Latief Wiyata
Ide pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dicetuskan Prof Dr Ir Sedyatmo tahun 1960 sebagai bagian dari proyek ”menyatukan” Jawa, Bali, dan Sumatera (Kompas, 20/8/2003).
Namun, gagasan awal dari RP Mohammad Noer, sesepuh orang Madura sekaligus mantan Gubernur Jawa Timur. Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) mungkin merupakan satu-satunya proyek yang paling lama dibicarakan dalam diskusi dan seminar.
Diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (10/6), jembatan sepanjang 5.438 meter di atas Selat Madura itu menyatukan Pulau Jawa dan Madura, pembangunannya menelan biaya Rp 4,5 triliun. Kaki jembatannya dari pantai Kenjeran-Surabaya hingga Kecamatan Labang, Kamal, Kabupaten Bangkalan (Madura).
Perubahan sosial
Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan Jembatan Suramadu merupakan bagian dari infrastruktur vital yang akan menunjang ”proyek” besar di baliknya. Namun, hingga kini banyak orang Madura belum tahu proyek apa saja yang hendak dibangun. Meski demikian, janji- janji pemerintah selalu melambungkan harapan orang Madura. Jargon-jargon ekonomis sering terdengar, seperti Madura akan menjadi zona industri (modern) dengan investasi amat besar dan kelak akan menyejahterakan masyarakatnya. Mereka yang selama ini cenderung dimarjinalkan secara ekonomi berharap nasibnya berubah menjadi orang yang mungkin (paling) sejahtera—setidaknya—di Jawa Timur.
Berbagai harapan ini tidak bisa ditolak karena kita paham, begitulah hukum ekonomi. Perlu diingat, berbagai perhitungan ekonomis tidak berdiri sendiri. Beragam kondisi nonekonomis juga patut dipertimbangkan.
Berfungsinya Jembatan Suramadu, cepat atau lambat, akan menimbulkan perubahan sosial warga Madura yang selama ini agraris. Pola kehidupan mereka akan diwarnai masyarakat industri. Para investor seyogianya merespons positif karakteristik sosial budaya warga Madura yang terbuka dan adaptif terhadap suasana dan lingkungan baru.
Karakteristik sosial budaya ini amat kondusif bagi bertumbuh kembangnya aneka industri besar. Bagaimanapun, masuknya pemilik modal besar yang disertai beroperasinya mesin-mesin industri merupakan kondisi-kondisi terbentuknya suasana dan lingkungan baru kehidupan masyarakat Madura kelak.
Meski demikian, beroperasinya mesin-mesin industri besar di Madura tidak akan mengubah karakteristik sosial budaya masyarakat Madura yang menonjol yakni spontan, responsif, terus terang, apa adanya, dan tidak suka basa-basi. Karakteristik sosial budaya ini patut diperhitungkan para pemilik modal yang akan masuk Madura.
Pengoperasian mesin-mesin industri besar secara ekonomi tentu lebih bersifat padat modal (capital intensive) daripada padat karya (labor intensive). Dengan kata lain, keberadaan Jembatan Suramadu akan lebih berorientasi pada kepentingan pemilik modal besar daripada kepentingan orang Madura sendiri.
Bila demikian, proporsi terbesar orang Madura yang kemungkinan dapat menikmati berbagai keuntungan ekonomis dari beroperasinya mesin-mesin industri besar tentu hanya berkisar pada tataran pekerja menengah dan pekerja kasar. Kecemburuan sosial amat mudah tersulut bila pengelolaannya tidak memerhatikan prinsip-prinsip profesionalisme dan sarat aroma KKN.
Konflik kekerasan
Meski demikian, orang Madura akan menerima semua itu selama pengelolaannya diyakini profesional dan transparan—dalam arti tidak menipu—dan memegang prinsip-prinsip keadilan. Lebih penting lagi, jangan sampai karakteristik sosial budaya orang Madura yang dikenal sebagai pekerja ulet, tangguh, dan pantang menyerah dimanfaatkan dan dimanipulasi sebagai tenaga kerja murah demi keuntungan investor. Segala bentuk ketidaktransparanan, ketidakadilan, dan manipulasi mudah mereka cium.
Hal itu mudah dipahami karena faktor geografis dan antropologis. Berbeda dengan pulau- pulau lain yang lebih dulu mengalami industrialisasi dalam skala besar, dari segi geografis, luas Pulau Madura sekitar 5.250 km, lebih kecil dari Pulau Bali.
Adapun faktor antropologis menyangkut penduduk Pulau Madura yang amat homogen, baik dari segi etnisitas, bahasa, maupun nilai-nilai sosial budaya. Faktor-faktor ini merupakan media kohesif yang amat erat mengikat mereka sehingga berpengaruh kuat terhadap kepekaan sosial terhadap berbagai perlakuan tidak adil dan semacamnya.
Itu sebabnya secara dini harus disadari sekaligus diantisipasi oleh para pemilik modal besar untuk bersikap dan berperilaku sportif dan profesional dengan penuh kearifan dan bijaksana dalam mengoperasikan mesin-mesin industrinya di Pulau Madura. Bila tidak, terkait sikap dan perilaku sosial budaya orang Madura yang amat spontan, responsif, terus terang, apa adanya, dan tidak suka basa-basi, segala bentuk ketidaktransparanan dan ketidakadilan akhirnya mudah akan menjelma menjadi sikap dan tindakan resisten. Bila ini terjadi, tidak mustahil akan amat mudah tersulut menjadi benih-benih konflik kekerasan. Beberapa contoh yang sudah dikenal luas antara lain peristiwa Waduk Nipah di Sampang (1993) dan masalah agraria di Pasuruan (2007).
Andaikan beberapa dari banyak karakteristik sosial budaya Madura itu diperhatikan oleh semua pihak yang berkepentingan, niscaya ke depan segalanya akan berlangsung dengan baik tanpa harus diwarnai munculnya aneka resistensi dan konflik (kekerasan) sebagai wujud dari rasa tidak puas orang Madura.
A Latief Wiyata Antropolog Budaya Madura FISIP Universitas Jember
Maret 23, 2009
Nasib Orang Madura di Balik Jembatan Suramadu
Antropolog Budaya
FISIP Universitas Jember
Sejak awal ide pembangunannya yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Ir. Sedyatmo tahun 1960, sebagai bagian dari proyek untuk "menyatukan" Jawa, Bali dan Sumatra (Kompas, 20/08/2003) dan awalnya merupakan gagasan orisinal R.P. Mohammad Noer, sesepuh orang Madura sekaligus mantan gubernur provinsi Jawa Timur, mega project sebuah jembatan yang dikenal dengan nama Jembatan Suramadu barangkali merupakan satu-satunya yang paling lama diperbincangkan dan didiskusikan dalam seminar-seminar baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional.
Mengingat betapa vital dan urgennya proyek ini bagi pembangunan ekonomi Indonesia, mudah dipahami bila jembatan Suramadu sangat didambakan kehadirannya oleh banyak pihak, khususnya orang Madura. Andai tidak ada aral melintang, pembangunan jembatan Suramadu yang diperkirakan menelan biaya Rp 4,5 trilyun akan selesai dan diresmikan penggunaannya Juni mendatang (Jawa Pos, 12 Maret 2009). Jembatan ini membentang dengan megahnya sepanjang 5.438 meter di atas selat Madura sehingga menyatukan dua kawasan pulau: Jawa dengan Madura. Kaki jembatan di kawasan pulau Jawa berada tepat di bibir pantai Kenjeran, Surabaya sedangkan di area pulau Madura ditempatkan di Labang, Kamal, kabupaten Bangkalan.
Janji-janji pemerintah selaku pemegang otoritas pembangunan jembatan tersebut selalu melambungkan harapan banyak orang Madura. Jargon-jargon ekonomis sudah terlalu sering didengar seperti kawasan Madura akan menjadi zona industri (modern) dengan investasi sangat besar sehingga nantinya akan kian menyejahterakan “semua” orang Madura. Harapan-harapan ini memang tidak harus ditolak, oleh karena semua orang mengerti dan memahami hukum ekonomi memang begitu adanya. Semakin besar investasi, semakin meningkat pula keutungan ekonomik yang akan diraih. Pada gilirannya, semakin banyak orang yang berkesempatan menikmatinya.
Andai teori itu benar adanya, orang Madura yang selama ini cenderung dimarjinalkan terutama secara ekonomi, tentu akan berbalik nasibnya 180 derajat menjadi orang yang mungkin paling sejahtera – setidaknya – di kawasan provinsi Jawa Timur. Realitanya, perhitungan-perhitungan ekonomis tidak selalu berdiri sendiri. Beragam kondisi non-ekonomis patut juga dipertimbangkan. Salah satu di antaranya adalah kondisi kemampuan kepemimpinan (leadership) dari para elit lokal yang ada di seluruh pulau Madura. Pada pundak merekalah pengelolaan semua sumberdaya (manusia dan alam) dipertaruhkan.
Kekuatan dan kemampuan SDM Madura sudah teruji sepanjang sejarah Indonesia. Orang-orang Madura sejak dulu dikenal sebagai pekerja yang sangat ulet, tangguh, penuh semangat, dan pantang menyerah terhadap kondisi-kondisi yang menghadangnya. Bahkan sejak zaman kolonial, orang Madura telah diakui pula sebagai pemberani sehingga penjajah Belanda waktu itu selain memanfaatkannya sebagai pekerja-pekerja dalam pembangunan fisik yang mendukung kepentingannya selama berada di Indonesia, orang Madura dijadikan juga tentara bayaran yang tentu saja sangat menguntungkan pihak penjajah.
Potensi, kemampuan, dan kekuatan SDM Madura yang hebat itu niscaya menjadi modal sosial dan kultural yang amat berharga dalam masa pembangunan di negara ini. Lebih-lebih ketika jembatan Suramadu telah secara resmi dioperasionalkan. Pada saat itu nanti, kondisi masayarakat Madura disadari atau tidak akan mengalami suatu perubahan besar dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini menuntut persayaratan kualitas SDM benar-benar unggul seperti yang dimiliki oleh orang Madura itu.
Potensi, kemampuan, dan kekuatan sumberdaya alam (SDA) Madura pun sudah sangat kentara. Gas alam cair, kandungan minyak bumi, serta kandungan barang-banrang tambang lainnya sudah mulai dilirik oleh berbagai investor kakap baik dari dalam maupun luar negeri. Sekali lagi, andai semua potensi itu dikelola dengan baik, cerdas, dan bermoral demi kepentingan orang Madura, sudah pasti kemakmuran dan kesejahteraan yang selama ini dijanjikan dan dinantikan akan mewujud secara nyata.
Kunci dari semua itu tidak ada lain kecuali terletak pada figur elit-elit Madura yang tepat untuk mengelolanya sekaligus sebagai pemimpin orang Madura ke depan. Kualitas figur pemimpin yang dimaksud harus benar-benar teruji secara intelektualitas, moralitas, dan amanah. Intelektualitas tidak saja menyangkut jenjang pendidikan yang disandangnya (kadang hanya teraktualisasi sebagai gelar simbolik semata yang tuna makna), tetapi lebih penting pada bagaimana mengimplementasikan semua pengetahuan serta wawasan intelektualnya dalam kehidupan nyata.
Secara moralitas, pemimpin yang didambakan itu harus benar-benar mampu menunjukkan cara berpikir, bertindak dan berprilaku sesuai dengan nilai-nilai moralitas baik yang berasal dari ajaran agama (Islam) maupun dari nilai-nilai sosial budaya Madura. Implikasi dari aspek moralitas ini ke depan tidak akan terdengar lagi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sangat aib karena merugikan hampir semua orang Madura.
Madura ke depan akan semakin cemerlang andai kualitas para elit lokal yang akan memimpin Madura juga memegang teguh amanah. Ibarat sebilah pisau, kekuasaan memiliki makna ambiguitas tergantung pada siapa yang memegang dan bagaimana serta untuk apa digunakan. Kekuasaan juga sangat sarat dengan aspek moralitas. Ketika seseorang yang kebetulan diberi kesempatan memperolehnya kemudian benar-benar menyadari bahwa kekuasaan itu adalah sebuah amanah dari Yang Maha Kuasa, niscaya kekuasaan itu akan bermanfaat bagi semua orang Madura, dan sebaliknya dengan kekuasaan itu pula orang Madura menjadi semakin terpuruk kehidupannya. Padahal keterpurukan ini menurut ajaran agama Islam sangat dekat dengan kekufuran bagi yang bersangkutan. Tegakah para elit-elit di Madura membayangkannya, apalagi mewujudkannya dalam realitas?
Itu sebabnya, pasca pembangunan jembatan Suramadu sangat mendesak kebutuhan orang Madura akan figur-figur pemimpin yang benar-benar berkualitas baik secara intelektualitas, moralitas, dan sekaligus amanah. *
Februari 26, 2009
Pilkada dan Figur Kiai
Antropolog Budaya Madura
Universitas Jember
Sumenep satu-satunya kabupaten di Madura yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (bupati) secara langsung Juni mendatang. Menurut data di KPUD setempat, sudah terdaftar lima calon bupati yang pada umumnya didominasi oleh figure kiai. Bahkan, antarcalon bupati tersebut masih terikat hubungan kekerabatan. Artinya, terjadi kompetisi antarkiai sekaligus antarkerabat. Fenomena keikutsertaan kiai dalam pencalonan jabatan kiai bukan yang pertama terjadi, setidaknya dalam era reformasi digulirkan sejak hampir satu dasawarsa lalu. Satu-satunya jabatan bupati yang masih diduduki oleh figure bukan kiai hanyalah di kabupaten Sampang. Tiga kabupaten lainnya, Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep jabatan tersebut telah diisi oleh figure kiai. Pernyataan KH Abdul Rahem Usymuni, seorang kiai muda pengasuh Pondok Pesantren Terate, Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, sangat menarik untuk dicermati. “Dari awal saya sudah mengatakan bahwa saya ABK (asal bukan kiai). Kiai yang mencalonkan sekarang sudah tidak mampu lagi menjaga tugasnya sebagai ulama”. (Kompas Jatim, 5 April). Pernyataan ini paling tidak mengindikasikan dua hal. Pertama, merupakan alasan mengapa kiai muda tersebut memilih bersikap golput atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkadal (pemilihan kepala daerah secara langsung). Menurut berita Kompas sikap ini juga diikuti oleh kiai lain. Kedua, meskipun tidak secara eksplisit mengatasnamakan semua kiai, pernyataan KH Abdul Rahem Usymuni dapat ditafsirkan mengandung makna sebagai indikasi gugatan cultural keagamaan dari kalangan pesantren terhadap fenomena kehidupan sosial-politik di Madura yang selama ini kekuasaan eksekutif didominasi oleh figure kiai (“bupati-kiai”).
Secara politik, syah-syah saja seorang kiai menjabat sebagai bupati. Namun dalam perspektif kultur Madura munculnya “bupati kiai” seakan “menyimpang” dari koridor filosofi orang Madura. Sampai saat ini setiap orang Madura tentu tidak akan melupakan ungkapan bhuppa’-bhabhu’, ghuru, rato sebagai landasan filosofi kehidupan sehari-hari mereka. Selain
orangtua (bhuppa’-bhabhu’) yang menjadi panutan utama, menyusul figure kiai (ghuru), kemudian pemimpin formal (rato). Tugas dan kewajiban utama seorang kiai idealnya sebagai penjaga moral setiap orang Madura. Oleh karenanya tugas dan kewajiban ini lebih diorientasikan pada kehidupan ukhrowi (sacred life). Sedangkan figure rato dalam tataran praksis bermakna sebagai pemimpin formal yang tugas dan kewajibannya lebih beroreintasi pada kehidupan duniawi (profane life). Munculnya “bupati kiai” akan dipandang sebagai “penyimpangan” dari koridor filosofi kehidupan orang Madura oleh karena secara cultural sudah tegas ditentukan antara bidang kehidupan yang menjadi ranah otoritas kiai (rato) dan
ranah kekuasaan bupati (rato). Dalam ungkapan lain dengan jelas diharapkan agar kedua figure itu menempati posisi sesuai dengan otoritasnya (lakona lakone, kennengganna kennengnge).
Tentu saja perangkapan posisi tidak akan dimaknai sebagai “penyimpangan” yang pada akhirnya akan merugikan orang Madura, jika “bupati kiai” yang terpilih dalam pilkadal nanti dapat menunjukkan kinerja dan penampilan elegant selama menjalani masa jabatannya. Secara teoretik tidak terlalu sulit melakukan hal itu yakni dengan memadukan atau
mengintegrasikan kedua bidang otoritas tersebut sesuai dengan makna-makna idealnya. Namun jika dalam implikasi praksisnya justru muncul hal-hal merugikan kepentingan orang Madura, misalnya, yang bersangkutan terjebak oleh berbagai bentuk praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), sudah pasti pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan akan mendapat cercaan dan makian. Berkaitan dengan hal itu sudah barang tentu pernyataan KH Abdul Rahem Usymuni yang dikutip pada bagian awal tulisan bukan tanpa dasar dan alasan kuat. Bisa jadi penampilan dan kinerja (para) “bupati kiai” Madura – khususnya di Sumenep – selama ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat di sana. Sehingga muncul penilaian “traumatik” terhadap calon-calon yang akan bertarung dalam pilkadal sebagai figure-figure
“tidak mampu lagi menjaga tugasnya sebagai ulama”
Jika memang benar demikian adanya, realitas politik yang berkembang selama ini telah menjadi pelajaran cultural amat berharga bagi masyarakat Sumenep. Tidak tertutup kemungkinan juga bagi masyarakat Madura secara keseluruhan jika para “bupati kiai” di dua kabupaten lainnya menunjukkan kinerja dan penampilan tidak terpuji. Dalam kultur Madura pernyataan seorang kiai yang memiliki charisma serta pengaruh sangat kuat pasti akan dimaknai sebagai fatwa yang harus ditaati. Implikasi politis dari pernyataan KH Abdul Rahem Usymuni tidak mustahil akan berdampak secara langsung terhadap meningkatnya jumlah pemilih golput dalam pilkadal di Sumenep. Namun bisa jadi juga berpengaruh secara tidak langsung terhadap hal yang sama dalam konteks Madura secara keseluruhan.
Meskipun kualitas pilkadal tidak ditentukan oleh factor kuantitatif pemilih, tingginya jumlah pemilih golput sebagai dampak dari munculnya sikap dan pernyataan seorang kiai maka dalam konteks Madura legitimasi calon bupati yang terpilih nanti tidak akan kuat baik secara politik maupun kultural. Secara politik, sebagai bupati (rato) terpilih namun tidak mendapatkan jumlah suara signifikan bisa dipahami jika kelak kebijakan-kebijakan yang diambilnya tidak akan mendapat dukungan dan akan selalu mendapat batu sandungan bahkan perlawanan dari masyarakat di sana. Lebih-lebih jika kebijakan-kebijakan itu tidak memihak pada kepentingan masyarakat Madura. Secara cultural, dampak yang akan ditanggungnya sangat berat. Tegasnya, kapasitas dan otoritas ke-kiai-annya (sebagai ghuru) semakin pudar bahkan martabat dan kewibawaannya sebagai figure kiai yang selama ini menjadi rujukan dan panutan utama orang Madura – lambat namun pasti – akan hilang.
Dalam konteks ini secara tersirat pernyataan KH. Abdul Rahem Usymuni mengandung makna lain sebagai early warning (peringatan dini) yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh para calon “bupati kiai” yang akan bertarung dalam pilkadal Juni mendatang. Makna pernyataan tersebut sudah sangat jelas arahnya agar filosofi orang Madura
sebagaimana tersirat dan tersurat dalam ungkapan bhuppa’-bhabhu’, ghuru, rato tidak dicemari oleh kepentingankepentingan politik. Tegasnya, meskipun tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai bupati (rato) sarat dengan dimensi dan kepentingan-kepentingan politik namun sudah seharusnya yang bersangkutan tetap mampu menampilkan dirinya dalam kapasitas sebagai figure ghuru dengan landasan nilai-nilai keagamaan. Hal ini untuk membentengi diri agar tidak terjebak oleh segala bentuk tindakan tidak terpuji dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti misalnya melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Masyarakat sudah terlalu muak dengan tindakan tersebut. Padahal dengan munculnya figure-figure kiai dalam kancah politik praktis (baca: sebagai “bupati kiai”) secara ideal dan seharusnya penyelenggaraan pemerintahan menjadi semakin bersih dan baik (clean government and good governance) sehinggamenyejukkan bagi setiap orang Madura di mana pun mereka berada. Bukan justru sebaliknya!
http://152.118.58.226 - Powered by Mambo Open Source Generated: 27 February, 2009, 09:40
Desember 29, 2008
Carok Nabhang dan Pemberantasan Korupsi
Artikel politik ini dimuat di Majalah Fokus, Pamekasan-Madura edisi 6 Tahun ke II, 2008
--------->Gebrakan memberantas korupsi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pemerintah kerapkali didengar di telinga kita. Setelah mengeluarkan inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan pencanangan Gerakan Aksi Nasional Anti Korupsi mengindikasikan upaya kesungguhan pemerintah menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sekaligus bersih (good governance-clean government).
--------->Program nasional tersebut tentu saja layak kita apresiasi bersama. Kita sering mendengar kecaman dan ungkapan sarkasme masyakat melihat "hasil jerih" para koruptor menghabiskan uang negara (baca: rakyat). Negeri yang menjanjikan kehidupan gemah ripah loh jinawi karena begitu subur dan kaya akan sumberdaya alam sampai detik ini tidak kunjung menjadi kenyataan. Keterpurukan serta segala bentuk kebobrokan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) merupakan keniscayaan yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia ketika para pengelola dan penyelenggara pemerintahan serta elemen masyarakat tertentu “lupa” ketika melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) termasuk segala bentuk penyelewengan lainnya.
--------->Memang ada beberapa pihak yang kemudian menilai sinis gebrakan pemberantasan korupsi pemerintah itu. Ada yang menuding gerakan tersebut "tebang pilih". Artinya hanya lawan politik SBY saja yang kemudian diciduk dan disidangkan. Sementara para kroninya jalan terus melakukan korupsi. Parahnya lagi tak sedikit aparat internal pemerintah yang merupakan bagian inti dari pemberantasan korupsi justru "bermain mata" dengan para koruptor. Kasus Artalytas Suryani setidaknya bisa dijadikan sedikit bukti betapa lemahnya institusi pemerintah.
--------->Lepas daripada itu, tulisan ini tidak bermaksud untuk mengulas pro dan kontra terhadap Gebrakan Presiden SBY yang dinyatakan dalam bentuk sinisme dan optimisme di kalangan masyarakat. Nampaknya penting pula untuk membahas implikasi kebijakan politik Presiden SBY tersebut dalam kaitannya dengan carok, suatu konflik kekerasan dalam masyarakat Madura yang sampai saat ini tetap berlangsung sebagai fakta sosial-budaya.
--------->Menurut hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk disertasi (lihat: Wiyata, 2002, Yogyakarta: LKiS) carok tidaklah berdiri sendiri melainkan terkait secara relasional dengan kondisi-kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM). Dengan demikian, masing-masing kondisi memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan carok di Madura.
--------->Salah satu kondisi itu adalah perilaku sementara aparat judisial (penegak hukum) yang memanfaatkan carok sebagai komoditas. Komoditisasi carok kemudian memunculkan istilah nabang yaitu suatu bentuk penyuapan yang dilakukan oleh pelaku carok (khususnya yang dapat membunuh lawannya) terhadap aparat judicial untuk merekayasa proses penyidikan. Rekayasa ini mulai dari tahap awal hingga vonis hukuman dijatuhkan.
--------->Dengan nabang, para pelaku carok dapat mempengaruhi penerapan sanksi hukum menjadi lebih ringan. Sanksi hukum bagi pelaku carok seperti yang tercantum dalam pasal-pasal 338 dan 340 KUHP dengan pidana hukuman mati atau dipenjara seumur hidup atau 20 tahun dalam kenyataannya menjadi jauh lebih ringan daripada ancaman hukuman tersebut. Selain itu, dengan upaya nabang para aparat yudicial dapat memanipulasi pelaku carok. Artinya, pelaku carok yang sebenarnya dapat digantikan oleh orang lain yang masih merupakan kerabat dari pelaku carok tersebut untuk menanggung sanksi hukum.
--------->Bagi aparat judicial upaya nabang jelas menguntungkan secara ekonomik. Sementara, bagi pelaku carok itu sendiri justru menguntungkan secara sosial-budaya. Predikat sebagai oreng jago (jagoan) semakin tegas, oleh karena selain telah dapat mengalahkan – dengan cara menghabisi nyawa – musuhnya, mereka telah dapat pula mengalahkan kekuasaan para aparat judisial. Secara politik, semua keberhasilan tersebut menjadi alat untuk mencapai kekuasaan (means of power). Pertanyaannya kemudian, akankah Gebrakan Presiden SBY dalam memberantas korupsi dapat juga berimbas pada aparat judisial yang terlibat upaya nabang dalam konteks carok? Jawabannya terletak dari komoditisasi carok dalam konteks Gebrakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiada lain merupakan bentuk korupsi yang harus dibasmi pula. Meskipun, secara formal, tidak menggerogoti uang negara namun perilaku sementara aparat judicial seperti itu jelas dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (abuse of power) demi keuntunguan ekonomik pribadi yang bersangkutan. Implikasinya secara formal adalah penerapan sanksi hukum tidak dapat dijalankan secara konsisten sesuai dengan KUHP sehingga menguntungkan para pelaku carok.
--------->Secara sosial, ulah sementara aparat yudisial tersebut sangat melecehkan rasa keadilan masyarakat. Lebih daripada itu, suatu ironi, dengan adanya nabang aparat judisial melalui kekuasaan yang dimilikinya bukannya ikut menegakkan supremasi hukum. Melainkan justru melangkahi secara tidak langsung. Padahal, dalam konteks pemberantasan korupsi yang telah menjadi prioritas utama Presiden SBY, semua aparat judisial harus benar-benar bersih dari segala bentuk perilaku penyalahgunaan wewenang Meskipun terjadinya carok mempunyai hubungan relasional yang sangat kuat dengan kondisi-kondisi lain seperti dinyatakan pada bagian awal tulisan.
--------->Dalam konteks itu, jika komoditisasi kriminalitas melalui upaya nabang tidak diberantas maka implikasinya akan semakin melestarikan konflik kekerasan dalam masyarakat Madura. Padahal, dengan carok – yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang –merupakan pelanggaran paling berat terhadap hak azasi manusia. Gebrakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagaimana janjinya pada semua rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan (ke arah yang lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya). Tentu saja jangan hanya terfokus pada pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) demi terbentuknya atau terciptanya good governance-clean government. Meskipun hal itu telah menjadi prioritas utama, namun dalam masa pemerintahan ke depan SBY harus tetap lebih memperhatikan setiap bentuk pelanggaran HAM agar tidak semakin menjadi-jadi di negeri ini. Sebab, pada prinsipnya, negara menjamin penjunjungan hukum sesuai konteks HAM agar masalah kasus sosial-budaya tidak berkembang ke masalah diskrimiasi Suku, Agama, Ras dan Antar Bangsa (SARA).
* pemerhati masalah politik dan staff pengajar STE Mandala Jember.
artikel ini diambil dari http://beta-chandra-wisdata.blogspot.com/
-------------------------------------------------------------------------------------
Komentar dari saya :
terlihat bahwa saudara Beta Chandra Wisdata seorang dosen STE MANDALA JEMBER memahami secara benar melihat konteks Carok dari sudut pandang Politik. Peristiwa Nabhang, dan Carok misalnya, memiliki hubungan kuat dengan budaya kekuasaan yaitu korupsi. Oleh karenanya, pemahaman Carok harus dilihat sesuai konteksnya dan harus berhati-hati menjelaskan untuk terhindar tumpang tindih makna, sebagaimana para pengamat lain (diluar ruang lingkup spesialisasi kajian yang diminati tidak hanya politik melainkan sosial, ekonomi, religi lebih-lebih budaya) sering mengartikan carok tidak pada konteksnya. Carok dianggap berdiri sendiri. Apalagi, Carok dilihat sebagai peristiwa melanggar kaidah hukum saja yang tentu itu tidak cukup karena lagi-lagi harus dikembalikan kepada tinjauan secara antropologis (lihat : Carok, A. Latief Wiyata, LKIS 2004).
Desember 2008
A. LATIEF WIYATA
(Antropolog)
Desember 17, 2008
Pilkada Ulang Jatim 2008
KOMPAS, Selasa, 16 Desember 2008 | 03:00 WIB
Jakarta, Kompas - Seharusnya tidak ada hambatan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang serta penghitungan suara ulang di Kabupaten Pamekasan, Madura. Kekhawatiran yang muncul terkait putusan MK itu, dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur, lebih merupakan persoalan politik.
”Perdebatan yang sekarang ada lebih menunjukkan putusan itu bukan tak bisa dilaksanakan. Namun, belum mau atau belum tahu cara melaksanakannya,” kata Irman Putra Sidin, ahli hukum tata negara dari Universitas Indonusa Esa Unggul,
Pernyataan itu dipaparkan Irman pada diskusi tentang dampak putusan MK terhadap Pilkada Jatim. Pembicara lain adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu Nur Hidayat Sardini dan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Jeirry Sumampow.
Jika perdebatannya terkait dasar hukum untuk melaksanakan putusan itu, lanjut Irman, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat membuat peraturan untuk melaksanakan pilkada ulang di Jatim dengan pertimbangan apa yang ada di putusan MK itu.
Irman menilai putusan MK terkait sengketa Pilkada Jatim sudah baik, sebab mengarah pada materi yang substansial. Dengan demikian, selain segera melaksanakannya, polisi dan Panwas Jatim juga perlu memproses hukum orang yang dalam putusan itu diduga melakukan tindak pidana.
Nur Hidayat mengaku sudah berkoordinasi dengan Panwas Jatim untuk menyelesaikan sejumlah dugaan pelanggaran pidana pada Pilkada Jatim. ”Kami masih mengklarifikasi terhadap sejumlah nama yang disebut dalam putusan MK,” tutur dia.
Nur Hidayat menyesalkan adanya kecenderungan masyarakat untuk langsung melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi ke MK dan tidak melalui Panwas.
Bergantung pada elite
Dari Surabaya, Jatim, dilaporkan, antropolog dari Universitas Jember, Latief Wiyata, menyatakan, kerawanan pada pemungutan suara ulang Pilkada Jatim sangat bergantung pada komitmen dan niat baik elite politik dan pasangan calon kepala daerah. Sebab, kecil kemungkinan masyarakat Madura carok hanya untuk Pilkada Jatim.
Latief menilai, tak satu pun calon kepala daerah Jatim, baik pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf maupun Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono yang merepresentasikan guru atau rato dalam bahasa Madura. Representasi guru atau rato itu bisa dalam konteks agama atau orang Madura sendiri.
”Mereka hanya sama agamanya. Adapun masyarakat jenuh sehingga tingkat kehadiran dalam pemungutan suara ulang kemungkinan lebih rendah dari putaran kedua,” ungkap Latief lagi. (nwo/ina)
Desember 13, 2008
Carok Sebagai Elemen Identiti Manusia Madura (1 of 4)
Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Carok adalah tindakan ‘agresif’ yang dilakukan oleh orang Madura terhadap individu lain demi mempertahankan atau meraih semula harga dirinya. Oleh yang demikian, carok sangat akrab dengan manusia Madura dan kedua-duanya seolah-olah tidak dapat dipisahkan. Makalah ini tidak bertujuan membahas atau menilai carok dari sudut pandang moral. Sebaliknya, makalah ini hanya mengupas fenomena carok dari sudut pandang pihak berkuasa dan pengalaman seharian orang Madura tentang pengertian carok, faktor penyebab, pelaku carok, dan bentuk-bentuk carok. Perbincangan turut menyentuh nilai dan norma masyarakat Madura yang mendukung carok, sehingga akhirnya menjadi unsur penting dalam pembentukan identiti manusia Madura. Seiring dengan kehadiran ramai pekerja asing yang berasal dari Pulau Madura, Indonesia, makalah ini diakhiri dengan kupasan ringkas tentang kemungkinan fenomena carok di Malaysia.
Carok and the Formation of Madurese Identity Sociologically, carok can be perceived as aggresive behaviour of the Madurese towards others in regaining back his intergrity. As such, carok is a value that is deeply rooted and closely associated with the Madurese society. This paper aims to explore and critically evaluate the cultural meaning of carok among the Madurese from the authority perspective as well as from the Madurese everydaydefined, vis-à-vis, casual relations, the actors, and the forms or types of carok. This paper will also briefly discuss the norms and values of the Madurese society that upholds the carok, which has become a fundamental element in shaping the Madurese indentity. This paper does not intend to debate and justify carok from the moral ground. Finally, in accordance with the recent development and presence of migrant workers from Madura Island in Malaysia, this paper will end with a brief discussion on the existence of carok in Malaysia.
Sesuatu keunikan seringkali dijadikan elemen penting bagi memperkatakan identiti, sama ada identiti individu ataupun identiti kelompok. Ciri fizikal, corak dan gaya berpakaian, pola perilaku, dan aktiviti-aktiviti budaya yang memperlihatkan keunikan berbanding hal-hal yang dianggap lazim oleh orang lain, sering dianggap sebagai elemen yang mencerminkan identiti. Bagi orang Melayu di Malaysia misalnya, agama Islam, raja dan bahasa Melayu dianggap sebagai asas kepada pembentukan identiti Melayu (Shamsul 1996). Di samping ketiga unsur tersebut, unsur-unsur lain turut berperanan dalam mencorakkan identiti Melayu. Pemakaian songkok dan baju Melayu misalnya, dianggap sebagai unsur pakaian yang mencerminkan identiti orang Melayu.
Mengenai masyarakat Madura di Indonesia, Kuntowijoyo (2002) dan Andang (2004) telah menyimpulkan bahawa Islam dan ulama atau kiai adalah elemen yang penting dalam kehidupan orang Madura. Agama Islam dibawa masuk ke Pulau Madura pada abad ke-15 dan 16 oleh para pengikut Wali Songo, terutamanya pengikut Sunan Giri dari Gresik. Pengaruh agama Islam terhadap unsur kehidupan masyarakat Madura dapat dilihat terutamanya pada hubungan yang erat antara ulama dengan anggota masyarakat.1 Besarnya peranan Islam dan ulama atau kiai di dalam kehidupan orang Madura tidak hanya diperakui oleh masyarakat umum tetapi juga pihak pemerintah Indonesia. Dalam konteks rancangan pembangunan misalnya, pihak ulama atau kiai lah yang lazim dirujuk untuk mengetahui pandangan atau aspirasi masyarakat Madura.
Selain kedua-kedua unsur tersebut, bahasa dan budaya Madura merupakan unsur yang penting untuk membezakan golongan tersebut daripada kumpulan etnik lain yang terdapat di Jawa Timur. Tidak dapat dinafikan bahawa bentuk budaya masyarakat Madura adalah hampir sama seperti masyarakat Jawa.2 Bahkan, ditinjau dari perspektif yang lebih luas, budaya Madura dikatakan termasuk dalam lingkaran kebudayaan Jawa-Bali-Madura-Sunda. Namun begitu, budaya Madura mempunyai bentuk dan jiwa tersendiri, yang sebahagiannya dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan bentuk muka bumi yang kasar serta gersang. Perbezaan ketara yang dapat dilihat dengan jelas adalah dari segi bahasa. Sehubungan dengan itu, dapat disimpulkan bahawa agama Islam, ulama atau kiai dan bahasa Madura merupakan unsur atau asas utama kepada pembentukan identiti Madura.
Selain ketiga-ketiga unsur tersebut, terdapat unsur lain yang turut menyumbang kepada pembentukan identiti Madura. Hal ini kerana, unsur yang mencerminkan identiti suatu kelompok etnik tidak hanya disedari dan diakui oleh anggota kelompok etnik terbabit, tetapi adakalanya diiktiraf dan diterima oleh kelompok lain. Dalam kehidupan seharian misalnya, sikap dan mentaliti orang Madura dianggap berbeza berbanding orang Jawa. Untuk sekian lamanya, orang Madura terkenal dengan sikap berterus terang dan lurus. Hal tersebut terlihat pada cara mereka berbicara, iaitu dengan nada yang kuat. Oleh yang demikian, pada pandangan orang luar, orang Madura sering dianggap kasar dan tidak berbudi bahasa. Bahkan, berdasarkan tinjauan kepustakaan dan temu bual secara informal dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahawa terdapat Carok Sebagai Elemen Identiti Manusia Madura 93 stereotaip umum yang mengatakan bahawa orang Madura adalah bersifat ‘panas baran’ dan ‘cepat meluap’ perasaannya. Sifat-sifat tersebut dikatakan wujud sebagai refleksi kepada keadaan persekitaran yang kering, gersang dan panas di Pulau Madura. Namun begitu, di sebalik sifat yang agak negatif tersebut, orang Madura juga dikatakan pandai berjenaka, bersifat tekun, cepat menyesuaikan diri dan secara keseluruhan tampak menarik. Orang Madura dapat menjadi kawan yang setia apabila didekati dengan cara yang baik, tetapi sekiranya kita mengkhianatinya maka berhati-hatilah dengan tindakan mereka yang di luar jangkaan itu.
Di samping stereotaip tentang orang Madura tersebut, dalam kehidupan seharian orang Madura terdapat beberapa aspek yang dikatakan berciri khas atau milik Madura seperti soto Madura, sate Madura, karapan sapi, carok, remo dan ojung. Di Indonesia, ‘carok’ dianggap sebagai sesuatu yang khas milik kelompok etnik Madura. Dalam kelompok etnik lain, tidak dikenal apa yang
disebut sebagai carok. Hanya etnik Bugis sahaja yang dianggap mempunyai pola perilaku yang hampir menyerupai carok, iaitu fenomena yang disebut sebagai ‘siri’ (Pelras 1996).
Sehubungan itu, makalah ini cuba mengupas tentang fenomena ‘carok’ di kalangan orang Madura. Makalah ini tidak bertujuan membahas atau menilai carok dari sudut pandang moral. Sebaliknya, makalah ini hanya mengupas fenomena carok dari sudut pandang pihak berkuasa dan pengalaman seharian orang Madura tentang pengertian carok, faktor penyebab, pelaku carok, bentuk-bentuk carok, dan tanggapan masyarakat Madura terhadap carok.
Pada dasarnya, tulisan ini merupakan sebahagian daripada laporan projek penulisan tesis yang bertemakan identiti masyarakat Madura di Malaysia. Bagi mendapatkan gambaran tentang masyarakat Madura yang berada di Malaysia, kajian dengan kaedah etnografi telah dijalankan di sebuah kawasan perumahan orang Madura di Kampung Teras Jernang, Bangi, Selangor. Manakala tentang carok pula, maklumat awal mengenainya telah diperolehi daripada bahan atau data sekunder. Di Malaysia, sangat sedikit bahan bertulis tentang orang Madura, apalagi tentang carok. Bagi memperdalam pemahaman dan memperolehi lebih banyak bahan bertulis tentang orang Madura, penulis telah berkunjung ke Jakarta, Pulau Madura dan Jember di Jawa Timur pada bulan Julai dan Ogos 2004. Kunjungan ke Pulau Madura turut disertai dengan kajian kepustakaan ke beberapa institusi pendidikan dan perpustakaan di Jakarta seperti ke LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan Universitas Indonesia, juga di Jember iaitu di Pusat Kajian Budaya Jawa dan Madura, Universitas Jember. Kajian kepustakaan ini sangat penting bagi memperolehi sebarang maklumat dalam apa juga bentuk sama ada bahan bercetak, elektronik, magnetik dan bahan dari sumber online atau offline. Di samping itu, penulis berusaha untuk mendapatkan data-data primer dengan melakukan temu bual secara informal terhadap beberapa orang informan berkaitan identiti etnik Madura baik dari sudut pandang everyday-defined atau authority-defined. Sesuai dengan keterbatasan itulah, maka makalah ini cuba mengupas secara ringkas tentang carok sebagai elemen identiti Madura.
Sebelum mengupas lebih jauh tentang carok sebagai elemen identiti orang Madura, elok sekiranya pembaca dijelaskan tentang pendekatan yang penulis guna untuk memahami konsep identiti. Identiti merupakan satu persoalan atau konsep yang dapat dilihat sama ada dari sudut pandangan yang sederhana atau yang lebih kompleks. Hal ini kerana identiti sebagai satu konsep dapat dilihat sebagai satu objek yang mempunyai dua sisi. Di satu sisi, identiti dapat dilihat sebagai suatu fenomena yang ‘natural’, ‘kaku’, dan tidak perlu diperdebatkan. Pada masa yang sama, ia juga dapat dilihat sebagai fenomena yang bersifat ‘cair’, boleh berubah-ubah, dan diperdebatkan.
Dalam perspektif liberal, identiti dalam konteks hubungan antara individu dengan masyarakat bukanlah satu hal yang rumit. Dikatakan demikian kerana setiap individu mempunyai ciri atau sifat yang sama sehingga menjadikan mereka mempunyai simbol atau ‘identiti’ sebagai anggota kepada suatu kelompok tertentu dalam masyarakat (Rouse 1995). Namun begitu, perkembangan terkini dalam bidang antropologi terutama dalam kajian budaya memberikan hujah yang berbeza. Identiti dilihat sebagai satu proses pembentukan atau konstruksi sosial yang tidak stabil, yang berlaku di dalam satu jaringan hubungan kekuasaan (Nonini & Ong 1997). Oleh yang demikian, identiti tidak harus dilihat sebagai essence atau inti yang tidak berubah kerana identiti mempunyai hubungan atau kaitan dengan pelbagai faktor. Dalam pengertian tersebut, identiti merupakan sesuatu yang dibentuk dan bukan telah terbentuk secara semula jadi (becoming rather than being) (Hall 1989). Ia juga tidak tertakluk kepada masa dan ruang (Shotter 1993), dan dibentuk atau dikonstruksi secara sosial (Jackson & Penrose 1993).
Sesuai dengan perspektif konstruksi sosial, pembentukan identiti sebagai suatu fenomena sosial dapat difahami dengan melihatnya dalam konteks dua realiti sosial. Pertama, realiti authority-defined, iaitu realiti yang didefinisikan oleh pihak yang berada dalam struktur kekuasaan yang dominan. Kedua, realiti sosial everyday-defined, iaitu realiti yang dialami sendiri oleh individu dalam kehidupan sehariannya. Kedua-dua realiti sosial tersebut wujud secara seiringan pada sebarang waktu (Shamsul 1996). Dalam kehidupan seharian kedua-dua realiti tersebut saling berkaitan dan secara berterusan saling mempengaruhi. Oleh yang demikian, kedua-duanya mungkin mempunyai persamaan atau sebaliknya. Hal ini kerana realiti sosial everyday-defined merujuk kepada sesuatu yang dialami, manakala realiti sosial authority-defined hanyalah hasil pemerhatian dan interpretasi. Oleh yang demikian, identiti yang dipunyai oleh seseorang mungkin bersifat ganda, iaitu di satu sisi adalah hasil dari apa yang dinyatakan oleh authority-defined. Pada sisi yang lain pula, identitinya itu diperolehi melalui pengalaman hariannya atau everyday-defined, elemen identiti dari sumber lain turut dijadikan rujukan.
Salah satu sumber identiti seseorang adalah identiti etnik. Secara ringkas, pemahaman tentang konsep etnisiti mungkin dapat dibahagikan kepada dua, iaitu perspektif primordialis dan perspektif situasionis. Menurut perspektif primordialis, etnisiti adalah sesuatu yang diwarisi (ascribed), sangat dalam akarnya, diberikan sebagai suatu yang diwariskan sewaktu lahir dan secara keseluruhan tidak dapat diubah (van den Berghe 1978: 401). Perspektif situasionis pula melihat etnisiti sebagai suatu fenomena yang muncul hasil interaksi yang berterusan antara keadaan alami suatu komuniti lokal, peluang-peluang ekonomi yang ada, dan warisan bangsa atau agama kelompok tertentu (Yancey et al. 1976: 397). Berdasarkan perspektif ini, manusia dilihat sebagai agen yang secara aktif membuat pilihan dan secara strategik mempersembahkan dan menonjolkan lambang-lambang etniknya dengan cara yang dianggap sesuai. Oleh yang demikian, identiti etnik hanya berupa ‘benda’ atau simbol yang ditentukan berdasarkan manipulasi dan persembahan yang berbeza-beza, sehingga ia bukanlah sematamata suatu refleksi diri yang sebenar (Chan & Tong 1993: 143).
Rosaldo (1988) pula berhujah bahawa identiti tidaklah secara mutlak merupakan suatu yang ekspresif (primordial) atau instrumental (situasional). Lazimnya kedua-duanya berlaku secara seiring. Perspektif ini tidak jauh berbeza dengan pandangan Fishman (1977) yang berpendapat bahawa etnisiti merupakan fenomenologikal antara unsur-unsur warisan (ascription) dan unsur-unsur yang menjadi pilihan sendiri (self-selection). Dalam pengertian tersebut, affiliasi etnik dapat dilihat sebagai terletak di sepanjang garisan panjang di mana seseorang mengorganisasi dan mengkategorikan dirinya, dari keanggotaan yang dipilih sehingga kepada keanggotaaan yang diberikan oleh orang lain terhadapnya (Horowitz 1975: 55).
Berdasarkan perbincangan di atas, dapat dikatakan bahawa identiti etnik boleh bersumberkan apa yang diwarisi oleh seseorang daripada keluarga dan kelompoknya (seperti yang dikemukakan oleh primordialis) atau identiti yang telah ditentukan oleh pihak tertentu (pihak negara misalnya) ke atasnya (seperti yang dikemukakan oleh konstruktivis). Namun begitu, berdasarkan realiti yang dilalui oleh seseorang sama ada realiti authority-defined atau realiti everyday-defined, setiap orang mempunyai peluang dan hak untuk memilih dan mengekspresikan identity-of-intent-nya sesuai dengan keadaan, keinginan dan keperluannya. Dengan kata lain, atas alasan apa sekalipun setiap individu mempunyai pilihan untuk menampilkan identiti yang dirasakan mempunyai atau menjanjikan peluang atau keuntungan tertentu di masa akan datang. Pilihan terhadap identiti mana yang akan dipegang sangat penting misalnya, dalam kehidupan bernegara-bangsa (nation-state). Dalam kehidupan bernegara-bangsa ini, kelompok etnik mana yang dianggap sebagai kelompok majoriti atau minoriti dalam membentuk negara-bangsa itu adalah sangat penting kerana ia mempunyai kaitan dengan aspek ekonomi dan politik. Dalam hal inilah pemahaman identiti etnik berdasarkan realiti sosial everyday-defined atau authority-defined dapat digunakan sebagai asas untuk menganalisis bagaimana sesuatu unsur identiti etnik diekspresikan, diubah atau bahkan ditinggalkan sesuai dengan identityof- intent yang ada dalam diri individu terbabit.