November 18, 2008

Ingatkan Kiai Berpolitik

RADAR MADURA Senin, 22 Des 2003



Ingatkan Kiai Berpolitik




SUMENEP - Bayaknya kiai yang terjun ke arena politik, mendapat perhatian Antrpolog Madura Dr A. Latief Wiyata. Ketua LPPM Unijoyo ini mengingatkan kiai yang berpolitik untuk bisa memanajemen dirinya, sehingga bisa menempatkan sebagai guru dan penguasa secara benar.

Hal ini disampaikan Latief ketika ditemui koran ini di sela-sela dialog "Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Damai" yang digelar PMII Sumenep, Sabtu. Menurut dia, terjunnya sejumlah kiai yang dalam masyarakat Pulau Madura merupakan representasi seorang guru, tidak bisa dilarang oleh siapa pun. Itu tergantung pada yang bersangkutan dan masyarakat sebagai pemegang otoritas pemilih dalam sebuah pemilu. Apalagi, lanjutnya, ditunjang oleh sistem perubahan politik yang signifikan. Sehingga memungkinkan semua kiai bisa terjun ke ranah publik (guru jadi penguasa, Red).

"Hanya saja, kita harus kembali pada kalimat lakona lakone, kennengnganna kennengnge (pekerjaannya dikerjakan, tempat duduknya diduduki, Red) atau the right man on the right place. Tapi, kita memang tidak bisa melarang seorang kiai terjun ke ranah politik. Makanya saya bilang, yang dibutuhkan oleh sosok kiai politis itu hanyalah bisa mengelola kapasitas dirinya. Kita harus melakukan kontrol secara benar, sehingga Madura menjadi lebih baik, ketika sosok guru jadi penguasa," harapnya.

Ketika didesak koran ini, Latief menegaskan, pihaknya tidak akan memberi penilaian pada sejumlah kiai yang telah terjun ke dunia politik. "Yang berhak menilai baik atau tidaknya, itu sebaiknya masyarakat. Sekali lagi, saya hanya minta pada kiai yang berpolitik praktis bisa mengelola kapasitas dirinya sesuai dengan konteksnya. Jangan sampai warga Madura, akibat perilaku kiai yang berpolitik bingung secara kultural," ingatnya.

Menurut dia, itu harus dipahami secara arif oleh kiai dan masyarakat. Jangan lagi ada, kalau kiainya jadi penguasa (figur politik dan publik) dianggap hanya gurunya dia satu-satunya. Kalau sudah jadi penguasa, berarti milik semua warga. "Itu sulitnya. Kalau ngomong itu sih gampang, tapi impelementasi praktisnya ya sulit. Intinya, memang semua pihak harus introspeksi diri terus menerus," katanya.

Ditegaskan, persoalan tersebut harus bisa dipahami dan dikendalikan oleh kiai dan masyarakat Pulau Madura. "Orang Madura harus memisahkan, dalam pikiran dan tindakannya bahwa penguasa yang kebetulan kiai itu, milik saya atau milik masyarakat. Sedangkan, bagi kiai, harus bisa memanajemen dirinya sendiri untuk menegaskan kembali jati dirinya sebagai penguasa bagi komunitas tertentu ataukah penguasa milik publik," tegansya.

Sedangkan pembicara lainnya, yakni Ketua Fraksi TNI-Polri DPRD Sumenep Drs Asni A. Rahman MM berharap semua pihak, terutama pengurus, anggota, dan simpatisan partai politik peserta Pemilu 2004 (P4) untuk bisa mengendalikan diri dan tidak berbuat anarkis. "Ini semua demi suksesnya Pemilu 2004 yang aman dan damai," katanya. (C4)






Tidak ada komentar:

Posting Komentar